KOMISI IX DPR RI Zainul Munasichin Sosialisasikan GERMAS, BPJS Kesehatan dan Program Makan Bergizi Gratis di Cicurug

Transmetronews.com/Sukabumi – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin  menggelar kegiatan sosialisasi bersama mitra kerja Komisi IX di kawasan Wisata Masjid Perahu, Kampung Sikup, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026). Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari tiga kecamatan yakni Cicurug, Cidahu, dan Parungkuda.

Dalam kegiatan tersebut, Zainul Munasichin, menyampaikan tiga program sosialisasi sekaligus bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI, yaitu program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dari Kementerian Kesehatan, sosialisasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bersama BPJS Kesehatan, serta sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Badan Gizi Nasional.

Zaenal Muasikin menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat terkait berbagai program pemerintah di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Hari ini saya dari Komisi IX DPR RI Fraksi PKB menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama mitra kami. Ada tiga program yang kita sampaikan, pertama dengan Kemenkes tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS agar masyarakat semakin menguatkan perilaku hidup sehat,” ujar Zainul.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang sempat menjadi perhatian masyarakat.

“Kedua kami sosialisasi dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait pemutakhiran data peserta JKN. Kemarin sempat ramai karena ada sekitar 11 juta PBI yang dinonaktifkan. Maka masyarakat perlu tahu kenapa sampai terjadi penonaktifan dan bagaimana prosedur reaktivasi agar kepesertaan JKN bisa aktif kembali,” jelasnya.

Menurut Zainul, sebagian besar penonaktifan PBI berkaitan dengan pembaruan data kesejahteraan masyarakat berdasarkan kategori desil ekonomi. Masyarakat yang dinilai sudah mampu secara ekonomi tidak lagi masuk dalam kategori penerima bantuan.

“Penonaktifan itu terkait soal desil. Ada warga yang dianggap sudah mampu sehingga harus keluar dari PBI. Namun kita berharap seharusnya ada sosialisasi lebih dulu sebelum penonaktifan dilakukan,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam hal kegiatan sosialisasi tersebut masyarakat juga menyampaikan apresiasi karena kini lebih memahami prosedur pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Alhamdulillah masyarakat tadi menyampaikan terima kasih karena sekarang mereka jadi paham bagaimana prosedur untuk melakukan reaktivasi kepesertaan BPJS,” tambahnya.

Zaenal juga menyinggung status Universal Health Coverage (UHC) di wilayah Sukabumi. Ia menjelaskan, Kota Sukabumi saat ini masuk kategori UHC prioritas karena tingkat keaktifan peserta BPJS di atas 80 persen. Sementara Kabupaten Sukabumi masih berada pada kategori UHC non prioritas.

“Kalau Kota Sukabumi statusnya UHC prioritas karena tingkat keaktifan BPJS di atas 80 persen. Sedangkan Kabupaten Sukabumi masih sekitar 63 persen sehingga statusnya UHC non prioritas,” jelasnya.

Ia menerangkan, konsekuensi dari status UHC non prioritas adalah adanya masa tunggu aktivasi kepesertaan BPJS bagi masyarakat yang baru mendaftar.

“Kalau di daerah UHC prioritas, orang daftar BPJS hari ini maka hari ini juga langsung aktif. Tapi kalau UHC non prioritas harus menunggu 14 hari baru bisa aktif,” ungkap Zainul.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk terus meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan agar mencapai minimal 80 persen sehingga dapat kembali berstatus UHC prioritas.

“Kedepan kita berharap Pemkab Sukabumi bisa meningkatkan persentase kepesertaan BPJS agar bisa mencapai 80 persen. Bahkan kita juga akan mendorong ke pemerintah pusat agar kuota PBI bisa ditambah,” ujarnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Menurut Zaenal, sosialisasi ini penting karena sebelumnya sempat muncul berbagai keluhan masyarakat terkait standar menu program tersebut.

“Kita juga sosialisasi program Makan Bergizi Gratis karena sebelumnya ada banyak komplain dari masyarakat, terutama terkait standar menu. Bahkan sempat viral karena dianggap tidak sesuai dengan nilai harga dari standar Badan Gizi Nasional,” katanya.

Ia menambahkan, dengan menghadirkan langsung pihak Badan Gizi Nasional dalam sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat mendapatkan penjelasan yang utuh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

“Untuk menghindari salah paham, kita datangkan langsung dari Badan Gizi Nasional agar memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zainul menilai program Makan Bergizi Gratis memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi persoalan gizi pada anak-anak.

“Program ini sangat bagus karena pertama untuk mengatasi persoalan stunting atau kekurangan gizi pada anak-anak. Kedua, juga bisa menggerakkan ekonomi lokal melalui keberadaan dapur yang membutuhkan pasokan bahan pangan dari masyarakat sekitar,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal program tersebut agar berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. “Dengan tujuan mulia ini kita perlu kawal bersama. Kita jaga agar kualitas menu tetap baik dan masyarakat juga bisa menjadi bagian dari rantai pasok pangan di daerah masing-masing,” pungkasnya.

Red / Acil – Surya